Melihat Tingkat Pengangguran
Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Periode Februari
2017-Februari 2018
Abstrak
Karya
tulis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka menurut
tingkat pendidikan yang ditamatkan di Indonesia. Dalam karya tulis ini data
tingkat pengangguran yang diambil menurut tingkat pendidikan tertinggi yang
ditamatkan dari ≤SD hingga jenjang pendidikan Universitas pada periode februari
2017 sampai februari 2018 di BPS. Hasil karya tulis ini menunjukkan jika
tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi yang
ditamatkan berada pada tingkat pendidikan sekolah kejuruan (SMK) sebesar 8,92
persen, sementara untuk tingkat pengangguran terendah ada di tingkat pendidikan
SD kebawah sebesar 2,67 persen. Pada dasarnya tingkat pengangguran terbuka
memang menjadi problem yang sangat serius di negara berkembang, termasuk negara
indonesia. Meskipun begitu, diharapakan pemerintah dapat melakukan intervensi
di pasar tenaga kerja untuk bisa mengatasi masalah pengangguran ataupun masalah
sosial lainnya yang dihadapi Indonesia.
A. Tampilan Chart
Sumber
: bps.go.id
B. Deskripsi Data
Pada
karya tulis ini, data diperoleh langsung
dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Karya tulis ini membahas tingkat
pengangguran terbuka di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan
sebuah indikator yang dapat digunakan
untuk bisa mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap
ataupun yang tidak digunakan di pasar kerja. Data tingkat pengangguran terbuka
yang ada di grafik tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari
periode Februari 2017 sampai Februari 2018. Data tingkat pengangguran terbuka
ini diambil dari survei seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh BPS,
mulai dari tingkat pendidikan SD kebawah, SMP, SMA, SMK, Diploma I/II/III
hingga Universitas. Dengan adanya data tingkat pengangguran terbuka tersebut
dapat dengan mudah diketahui berapa persen tingkat pengangguran terbuka menurut
tingkat pendidikan yang ditamatkan di Indonesia.
C. Analisis Data
Berdasarkan
data TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada februari 2018,
TPT untuk sekolah menengah kejuruan
(SMK) berada di tingkat paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan
lainnya yaitu sebesar 8,92 persen. Sementara untuk tingkat pengangguran
tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III sebesar
7,92 persen. Dilihat dari data tesebut
dapat kita ketahui jika terdapat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap,
terutama pada tingkat pendidikan sekolah kejuruan dan Diploma I/II/III. Namun,
khusus mereka yang berpendidikan rendah lebih cenderung mau menerima semua
jenis pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari TPT untuk tingkat sekolah dasar
(SD) ke bawah, dimana TPT-nya paling rendah ataupun kecil dibandingkan semua
tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,67 persen. Selain itu, jika dibandingkan
dengan kondisi tahun 2017, peningkatan TPT terjadi di beberapa tingkat
pendidikan seperti Diploma I/II/III, Universitas dan Sekolah Menengah Atas
(SMA). Sedangkan untuk TPT di tingkat pendidikan lainnya cenderung mengalami penurunan.
D. Rekomendasi Kebijakan
Kebijakan
adalah salah satu prosedur memformulasikan sesuatu yang berdasarkan
aturan-aturan tertentu. Kebijakan juga sering disebut sebagai bentuk nyata dari
sebuah kebijaksanaan. Sementara kebijakan publik merupakan sebuah keputusan
yang digunakan sebagai tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dapat terjadi
dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah (Lelau, 2013: 3). Dari beberapa kesimpulan tersebut
dapat diketahui jika kebijakan hanya dapat dibuat oleh pemerintah guna
memberikan sesuatu tindakan terhadap masyarakat dan tindakan tersebut menjadi
bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah guna mengalokasikan
nilai-nilai kepada masyarakat dan keberadaan kebijakan ini sangat mengikat
terhadap pengalokasian nilai-nilai untuk seluruh masyarakatnya.
Kebijakan
menjadi salah satu hal penting yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi berbagai
permasalahan di Indonesia, termasuk pengangguran. Untuk mencegah pengangguran
pemerintah Indonesia setidaknya sudah menyiapkan dua kebijakan dengan mendorong
peningkatan kompentensi tenaga kerja agar bisa menghadapi era industri 4.0.
Salah satu kebijakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja ialah melalui program skill of competense yang
merupakan sebuah program yang segaja disiapkan oleh Kementerian Perindustrian
yang juga sudah dibahas dalam peta reformasi industri digital yaitu industri
4.0.
Program skill of competense tersebut
nantinya akan memberikan pendidikan vokasi industri yang menggunakan dual
sistem model Jerman yaitu pembangunan link and match, pendidikan dan pelatihan
yang menggunakan sistem 3 in 1, sekolah menegah kejuruan dan industri dan sertifikasi
kompetensi. Melalui program pencegahan pengangguran di Indonesia ini,
Kementerian Perindustrian akan merevitalisasi politeknik atau akademi komunitas
di kawasan industri yang akan langsung berkerja sama dengan Swiss. Sementara
kebijakan kedua yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian adalah potongan
pajak atau tax deduction bagi
perusahaan untuk memberikan pendidikan serta pelatihan sumber daya manusia
(SDM) atau pendidikan vokasi. Pada dasarnya, tax deduction bisa diberikan kepada perusahaan jika meminjamkan
alat praktik, tenaga ahli serta memberikan sejumlah dana untuk mendorong
pendidikan vokasi (Dkatada.co.id).
Untuk mencegah pengangguran Kementerian
Perindustrian sudah menetapkan beberapa sektor industri pionir yang dapat
menerapkan revolusi industri 4.0 yaitu industri otomotif, elektronik, kimia,
tekstil dan pakaian, serta makanan dan minuman. Selain kebijakan yang dibuat
oleh Kementrian Perindustrian ada juga beberapa strategi dan kebijakan yang
bisa ditempuh guna mencegah pengangguran. Seperti pemerintah memberikan bantuan
pengetahuan, wawasan dan mengasah kemapuan jiwa kewirausahaan bagi para pengusaha kecil dan menengah (UKM)
yang berupa bimbingan teknis serta manajemen untuk memberikan bantuan modal
lunak yang bersifat jangka panjang. (Hia, 2013: 80).
Pada dasarnya, ada banyak sekali
strategi dan kebijakan untuk mencegah pengangguran semakin merajalela di
Indonesia. Untuk itulah, pemerintah harus benar-benar menerapkan berbagai
kebijakan tersebut dengan benar guna mencegah tingkat pengangguran terbuka
menjadi semakin meningkat. Dengan
menerapkan kebijakan pencegah pengangguran dengan benar maka dapat di pastikan
jika pertumbuhan perekonomian Indonesia dipandang lebih baik di kancah
Internasional. Selain itu, juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia
menjadi lebih baik.
F.Referensi
Hia, Yulna Dewita. 2013. Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam
Menanggulangi Pengangguran. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP
PGRI Sumatera Barat, Vol. 1. No. 2.
Lelau, Alfred. 2013. Kebijakan Pemerintah Tentang Penurunan
Tingkat Pengangguran Di Kota Manado. Jurnal Universitas Sam Ratulangi,
Tahun VI No.11B.
Website
Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id
Dkatadata.co.id : www.katadata.co.id
No comments:
Post a Comment