Tugas Perekonomian Indonesia (Policy Brief)

Melihat Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Periode Februari 2017-Februari 2018

Abstrak

Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Indonesia. Dalam karya tulis ini data tingkat pengangguran yang diambil menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari ≤SD hingga jenjang pendidikan Universitas pada periode februari 2017 sampai februari 2018 di BPS. Hasil karya tulis ini menunjukkan jika tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan berada pada tingkat pendidikan sekolah kejuruan (SMK) sebesar 8,92 persen, sementara untuk tingkat pengangguran terendah ada di tingkat pendidikan SD kebawah sebesar 2,67 persen. Pada dasarnya tingkat pengangguran terbuka memang menjadi problem yang sangat serius di negara berkembang, termasuk negara indonesia. Meskipun begitu, diharapakan pemerintah dapat melakukan intervensi di pasar tenaga kerja untuk bisa mengatasi masalah pengangguran ataupun masalah sosial lainnya yang dihadapi Indonesia.

A.  Tampilan Chart

Sumber : bps.go.id

B. Deskripsi Data

Pada karya tulis ini,  data diperoleh langsung dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Karya tulis ini membahas tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan sebuah indikator yang dapat digunakan  untuk bisa mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap ataupun yang tidak digunakan di pasar kerja. Data tingkat pengangguran terbuka yang ada di grafik tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari periode Februari 2017 sampai Februari 2018. Data tingkat pengangguran terbuka ini diambil dari survei seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh BPS, mulai dari tingkat pendidikan SD kebawah, SMP, SMA, SMK, Diploma I/II/III hingga Universitas. Dengan adanya data tingkat pengangguran terbuka tersebut dapat dengan mudah diketahui berapa persen tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Indonesia.

C. Analisis Data

Berdasarkan data TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada februari 2018, TPT  untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) berada di tingkat paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 8,92 persen. Sementara untuk tingkat pengangguran tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III sebesar 7,92 persen. Dilihat dari  data tesebut dapat kita ketahui jika terdapat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan sekolah kejuruan dan Diploma I/II/III. Namun, khusus mereka yang berpendidikan rendah lebih cenderung mau menerima semua jenis pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari TPT untuk tingkat sekolah dasar (SD) ke bawah, dimana TPT-nya paling rendah ataupun kecil dibandingkan semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,67 persen. Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, peningkatan TPT terjadi di beberapa tingkat pendidikan seperti Diploma I/II/III, Universitas dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan untuk TPT di tingkat pendidikan lainnya cenderung mengalami penurunan.

D. Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan adalah salah satu prosedur memformulasikan sesuatu yang berdasarkan aturan-aturan tertentu. Kebijakan juga sering disebut sebagai bentuk nyata dari sebuah kebijaksanaan. Sementara kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang digunakan sebagai tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dapat terjadi dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah (Lelau, 2013: 3). Dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diketahui jika kebijakan hanya dapat dibuat oleh pemerintah guna memberikan sesuatu tindakan terhadap masyarakat dan tindakan tersebut menjadi bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah guna mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat dan keberadaan kebijakan ini sangat mengikat terhadap pengalokasian nilai-nilai untuk seluruh masyarakatnya.

Kebijakan menjadi salah satu hal penting yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia, termasuk pengangguran. Untuk mencegah pengangguran pemerintah Indonesia setidaknya sudah menyiapkan dua kebijakan dengan mendorong peningkatan kompentensi tenaga kerja agar bisa menghadapi era industri 4.0. Salah satu kebijakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja ialah  melalui program skill of competense yang merupakan sebuah program yang segaja disiapkan oleh Kementerian Perindustrian yang juga sudah dibahas dalam peta reformasi industri digital yaitu industri 4.0.

Program skill of competense tersebut nantinya akan memberikan pendidikan vokasi industri yang menggunakan dual sistem model Jerman yaitu pembangunan link and match, pendidikan dan pelatihan yang menggunakan sistem 3 in 1, sekolah menegah kejuruan dan industri dan sertifikasi kompetensi. Melalui program pencegahan pengangguran di Indonesia ini, Kementerian Perindustrian akan merevitalisasi politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri yang akan langsung berkerja sama dengan Swiss. Sementara kebijakan kedua yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian adalah potongan pajak atau tax deduction bagi perusahaan untuk memberikan pendidikan serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) atau pendidikan vokasi. Pada dasarnya, tax deduction bisa diberikan kepada perusahaan jika meminjamkan alat praktik, tenaga ahli serta memberikan sejumlah dana untuk mendorong pendidikan vokasi (Dkatada.co.id).

Untuk mencegah pengangguran Kementerian Perindustrian sudah menetapkan beberapa sektor industri pionir yang dapat menerapkan revolusi industri 4.0 yaitu industri otomotif, elektronik, kimia, tekstil dan pakaian, serta makanan dan minuman. Selain kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Perindustrian ada juga beberapa strategi dan kebijakan yang bisa ditempuh guna mencegah pengangguran. Seperti pemerintah memberikan bantuan pengetahuan, wawasan dan mengasah kemapuan jiwa kewirausahaan  bagi para pengusaha kecil dan menengah (UKM) yang berupa bimbingan teknis serta manajemen untuk memberikan bantuan modal lunak yang bersifat jangka panjang.  (Hia, 2013: 80).

Pada dasarnya, ada banyak sekali strategi dan kebijakan untuk mencegah pengangguran semakin merajalela di Indonesia. Untuk itulah, pemerintah harus benar-benar menerapkan berbagai kebijakan tersebut dengan benar guna mencegah tingkat pengangguran terbuka menjadi semakin meningkat.  Dengan menerapkan kebijakan pencegah pengangguran dengan benar maka dapat di pastikan jika pertumbuhan perekonomian Indonesia dipandang lebih baik di kancah Internasional. Selain itu, juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

F.Referensi

Hia, Yulna Dewita. 2013. Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat, Vol. 1. No. 2.

Lelau, Alfred. 2013. Kebijakan Pemerintah Tentang Penurunan Tingkat Pengangguran Di Kota Manado. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Tahun VI No.11B.

Website

Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id

Dkatadata.co.id : www.katadata.co.id

Review Jurnal Wakaf

Judul          : Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)

Penulis        : Abdurrohman Kasdi

Jurnal          : ZIZWAF

Tahun         : 2016

Volume      : Vol. 3, No. 1, Juni 2016

Link Download Jurnal

A.           Ulasan Jurnal Secara Menyeluruh

Dari isi jurnal tersebut dapat kita lihat jika wakaf memang menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Jika wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan umat bukanlah sesuatu yang muhal (mustahil).

Meskipun wakaf menyimpan potensi yang besar untuk kesejahteraan umat, namun jika dilihat dari Jurnal, wakaf yang ada di Indonesia belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mensejahterakan rakyat dan juga memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Padahal di Indonesia aset wakaf terbilang sangat besar dan diantaranya sudah mempunyai sertifikat wakaf dan juga memiliki potensi ekonomi tinggi.

Pada dasarnya, yang menjadi permasalahan utama yang membuat perkembangan wakaf menjadi terhambat adalah aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan kapasitas nadzir yang tidak profesional. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu upaya pemberdayaan wakaf yang baik dilakukan adalah dengan mengoptimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Hal ini sangat penting di pertimbangkan karena wakaf menyimpan potensi yang besar jika dikembangkan menjadi aset produktif yang pada akhirnya dapat menghidupkan pelayanan sosial keagamaan dan juga mampu mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Jika dilihat dari isi jurnal wakaf produktif hingga saat ini memang belum bisa dikembangkan, bahkan menurut penelitian penelitian PPB UIN Syarif Hidayatullah hanya 23% lembaga lembaga wakaf yang produktif dan 77 % masih konsumtif. Akibat dari wakat yang tidak bisa dioptimalkan dengan baik memang terlihat jelas yakni tidak adanya sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan.

Padahal jika ditelusuri dengan baik munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah pilihan terbaik ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Dengan adanya wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama dalam upaya lebih menghasilkan.

Di dalam jurnal tersebut juga memberikan contoh beberapa negara yang berhasil mengembangkan produktifitas aset wakaf. Seperti pemerintah Turki mendirikan Waqf Bank and Finance Corporation. Lembaga ini secara khusus untuk memobilisasi sumber wakaf dan membiayai berbagai jenis proyek joint venture.

B.  Pendapat Pengulas

Menurut saya jurnal ini sudah merangkum cukup jelas mengenai permasalahan wakaf. Bahkan jurnal ini tidak hanya menjelaskan mengenai masalah wakaf yang belum bisa diproduktifkan atau diam dan para nadzir yang tidak kompeten, namun juga membahas mengenai cara mengatasi beberapa prolem yang sering dialami wakaf, salah satunya stategi untuk memberdayakan wakaf agar bisa menjadi wakaf produktif.

Dengan adanya jurnal mengenai “Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)” memang sangat membantu para pembaca, khususnya saya untuk mengetahui pentingnya mengolah wakaf agar selalu produktif guna mensejahterakan rakyat dan juga memperkuat perekonomian bangsa. Selain itu, dengan adanya jurnal tersebut kita juga mengetahui jika wakaf produktif ini  bisa dijadikan sebagai alternatif solusi terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan akut. 

Mengenai kritikan Jurnal “Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)” menurut saya tidak ada karena setelah saya membaca jurnal tersebut saya langsung bisa memahami isi kandungan yang ada di jurnal tersebut.